Kepala BPS Sumsel, Moh Wahyu Yulianto, mengungkapkan bahwa secara keseluruhan angka kemiskinan di Sumsel mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. “Secara statistik, angka penduduk miskin di Sumsel turun 10,51 persen dibandingkan 2023, di mana saat itu berada di angka 11,78 persen,” ujar Wahyu dalam konferensi pers di Griya Agung, Senin (3/1/2025).
Namun, ia menegaskan bahwa meskipun ada penurunan, pemerintah daerah tetap perlu melakukan upaya percepatan dan berkomitmen untuk menekan angka kemiskinan, terutama dalam kategori ekstrem. “Pemerintah harus fokus pada strategi yang lebih efektif agar masyarakat di kategori miskin ekstrem dapat segera terbantu keluar dari kondisi tersebut,” tambahnya.
Dari data yang dirilis, Kabupaten Lahat menjadi daerah dengan persentase kemiskinan ekstrem tertinggi di Sumsel. Terdapat sekitar 60 ribu penduduk di kabupaten tersebut yang masuk dalam kategori miskin, dengan 1,09 persen di antaranya tergolong dalam kategori miskin ekstrem.
Menurut Wahyu, kondisi ini menunjukkan bahwa masih ada tantangan besar dalam mengatasi kemiskinan di Sumsel, terutama di daerah yang memiliki tingkat ekonomi rendah. “Diperlukan intervensi kebijakan yang lebih tajam untuk mendorong kesejahteraan masyarakat, termasuk peningkatan akses terhadap lapangan kerja dan bantuan sosial yang tepat sasaran,” ujarnya.
Pemerintah Provinsi Sumsel telah menjalankan berbagai program untuk menekan angka kemiskinan, seperti bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, serta peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan. Namun, efektivitas program-program tersebut masih perlu dievaluasi agar dapat memberikan dampak yang lebih signifikan.
Sementara itu, beberapa pakar ekonomi menilai bahwa faktor utama yang masih menjadi kendala dalam penurunan kemiskinan adalah ketimpangan ekonomi antarwilayah, akses terhadap pendidikan yang masih terbatas, serta rendahnya tingkat produktivitas tenaga kerja. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan.
Dengan adanya laporan terbaru dari BPS ini, diharapkan pemerintah daerah dapat semakin fokus dalam merumuskan kebijakan yang lebih inklusif dan tepat sasaran, sehingga angka kemiskinan, khususnya kemiskinan ekstrem, dapat terus ditekan di masa mendatang. (IP)
