 |
| Ilustrasi |
Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkapkan bahwa pengurangan anggaran tersebut berdampak langsung pada kualitas makanan yang diterima. "Kami sudah menerima laporan adanya pengurangan makanan yang seharusnya diterima senilai Rp10.000, tetapi yang diterima hanya Rp8.000. Ini harus jadi perhatian karena berimbas pada kualitas makanan," ujarnya dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (7/3/2025).
Setyo menegaskan bahwa praktik pemotongan anggaran ini tidak terjadi di tingkat pusat, melainkan di daerah. Ia mengibaratkan anggaran yang diterima pemerintah daerah seperti es batu yang mencair sebelum sampai ke sasaran.
"Yang menjadi kekhawatiran, karena posisi anggaran di pusat, jangan sampai begitu sampai di daerah seperti es batu (yang mencair)," tambahnya.
Untuk mengantisipasi kecurangan ini, Setyo menyarankan agar pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) meningkatkan transparansi anggaran. Menurutnya, jika tidak segera ditangani, potensi pemotongan dana dalam program ini bisa terus meluas.
"Harapannya transparan dan melibatkan masyarakat, bisa dari NGO independen untuk pengawasan penggunaan anggaran, dan tentu saja memanfaatkan teknologi," jelasnya.
Selain pemotongan harga makanan, KPK juga menemukan indikasi kecurangan dalam penentuan satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG). Lembaga Antirasuah mendapati adanya pihak-pihak tertentu yang mendapat perlakuan istimewa dalam proyek ini.
"Berita sumir beredar soal ada yang mendapat perlakuan khusus dalam penentuan SPPG atau pihak-pihak yang menjadi dapur, termasuk pembangunan fisiknya dan bahan bakunya. Ini tentu menjadi perhatian untuk bisa ditertibkan," kata Setyo.
Ia menambahkan bahwa pemilihan eksklusif ini bisa menjadi celah korupsi dalam proyek makan bergizi gratis. Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah perbedaan kualitas susu yang diberikan di setiap daerah.
Menurut KPK, pemerintah seharusnya memastikan bahwa jenis susu yang diberikan kepada anak-anak sama di seluruh daerah. Jika tidak, tujuan utama program MBG untuk meningkatkan gizi siswa bisa gagal.
"Saya harap ini benar-benar diperhatikan agar tidak terjadi lagi. Pastikan kandungan makanan betul-betul dikaji dan disesuaikan sehingga makanan yang sampai ke anak-anak dan ibu hamil benar-benar berkualitas," pungkasnya.
KPK menegaskan komitmennya untuk terus mengawasi pelaksanaan program ini dan siap memberikan bantuan pengawasan jika diperlukan. Pemerintah diharapkan segera mengambil langkah konkret untuk memastikan program MBG berjalan sesuai tujuan dan tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu. (I)
